Sejumlah pemerintah daerah mendukung proses seleksi guru aparatur sipil negara melatui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK).
Keberadaan guru PPPK dinilai sebagai jalan keluar bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer sekaligus memperbaiki ketimpangan kuolitas pendidikan di daerah. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menegaskan mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru PPPK.
Hal ini disampaikan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Menurutnya, guru sangat dibutuhkan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Sayangnya, saat ini terjadi kekurangan jumiah guru termasuk di Kota Surabaya.
“Ketika jumiah guru ini kurang maka untuk menciptakan anak-anak bangsa akan terkendala, karena itulah di pemerintahan Kota Surabaya untuk pemenuhan kebutuhan guru karni meiakukan metatul PPPK,” ujarnya.
Berdasarkan Pengumuman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 810 Tahun 2022, tahun ini jumiah kebutuhan guru PPPK yang dibuka di wilayah tersebut mencapai 1513 formasi. Sebelumnya, Walikota Surabaya juga telah mengangkat 883 guru PPPK hasil seleksi tahun 2021.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencanamenyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan 1.750 Guru PPPK hasil seleksi 2021 tahap 2 tahun 2021 pada Hori Guru Nasional 25 November mendatang. Sebelumnya, sebanyak 1.669 guru PPPK hasil seleksi 2021 tahap 1 telah menerima SK pengangkatan. Sedangkan Pemerintah Papus Barat bersiap mengangkat 1.261 guru PPPK yang lutus seleksii Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat, Barnabas Dowansiba menyatakan kekurangan guru merupakan masalah penting.
Sebab, untuk membangun pendidikan yang berkualitas di Papua Barat membutuhkan keterlibatan dan peran aktif para guru.“Kalau tidak ada guru maka sama saja make tidak mungkin kita wujudkan generasi bangsa yang berkuatitas, tidak mungkin satu guru mengajar ke semua anak,” katanya.
Beberapa bulan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga mengangkat 1.742 guru PPPK hasil seleks: tahun 2021. Bupati Sukabumi, Manwan Hamami meminta guru PPPK bekerja profesional untuk mencerdaskan anak. Ia juga menyatakan akan kembali mengusulkan formasi guru untuk mengikuti seleksi tahun 2022.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, dari total kebutuhan lebih dari 1 juta formasi tahun 2021, terdapat 506.252 formasi guru PPPK yang diajukan Pemda. Proses seleksi tahun 202) diikuti oleh 925.637 pelamar. Dari jumiah pelamar tersebut, sebanyok 293.860 guru lulus dan mendapatkan formasi, 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi,dan 437.823 pelamar tidak lulus.
Tahun 2022, pemerintah kembali membuka seleksi guru PPPK dengan total kebutuhan 781.844 formasi. Hingga Oktober 2022, Pemda baru mengusulkan sebanyak 40,9 persen dari kebutuhan formasi yang ditetapkan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemda adalah anggaran penggajian.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan Kemenkeu akan menyiapkan anggaran untuk ASN PPPK sebesar Rp 25,74 trliun pada tahun 2023. Adapun pemerintah menargetkan pengangkatan tenaga kerja sebanyak 1,3 juta formasi PPPK pada tahun ini dan tahun depan yang meliputi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Penggajian PPPK pada 2023 terbagi atos kloster provinsi dan klaster kabupaten/kota.
Post a Comment